DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Kukar 2018
TENGGARONG, DPRD Kutai Kartanegara, Kamis (25/4/2019) pagi
menggelar Rapat Paripurna ke 8, tentang Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Terhadap
Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ)
Bupati Kukar pelaksanaan APBD 2018.
Rapat yang dilangsungkan diruang Paripurna DPRD tersebut dipimpin Ketua Salehudin SSos, didampingi Wakil Ketua Guntur, Supriyadi dan dihadiri para anggota DPRD Kutai Kartanegara.
Dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang dibacakan
Anggota DPRD Sugianto, lebih mendorong pada penguatan segala sector.
Hal ini kaitan dengan kebijakan pemerintah daerah Kukar sebagimana tercantum dalam RPJMD dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kukar yang maju mandiri dan sejahtera serta berkeadilan.
Dan dalam mewujudkan visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam misi pembangunan dengan menitik beratkan pada, memantapkan reformasi berikrasi untuk rakyat, meningkatkan SDM yang berkompeten, meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah, meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah, meningkatkanpengelolaan sumber daya alam yang berkeanjutan dan berwawasan lingkungan.meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembambangunan serta penguatan perlindungan anak.
“Sebagaimana diketahui bahwa pembagunan 2018
diarahan untuk penguatan reformasi birkorasi dan pembangunan kewilayahana yang
merata dan terpadu antar sector antar wilayah. Tahap ini menyiapkan landasan
bagi perceptan dan pembaharuan pembangunan Kukar.”
paparnya.
Selain itu terkait dengan birokasi, DPRD memberikan
rekomendasi dimana untuk menciptkan birkorasi yang efektif bersih dan efisien ,
tentu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur, serta penataan organisasi
yang meskin struktur tetapi kaya fungsi, distribusi aparaur sipil negara masih
menjadi sorotan dari DPRD dari tahun ke tahun, yang sampai sata ini belum
menunjukkan perubahan yang signifikan.
“Berkaitan dengan struktur pemerintah hendaknya mendorong dengan sungguh sungguh terciptanya tranformasi ekonomi dengan orentasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, enklusif, berualitas dan berkelanjutan, sesuai dengan karate perekonomian kabupaten kita ini. transformasi ekonomi seharusnya berbasis sumberdaya alam menuju industrialisasi bidang sumber daya alam. “katanya.
Sementara Sector peranian dalam ari luas perlu
mendapat prioritas pengembangan dengan memperhatiakan aspek lingkungan yang
lestari.
Percepatan sector pertanian
tersebut tentu dengan memperhatikan aspek potensi pasar secara luas baik pasar
nasional maupun pasar global.awi/poskotakaltimnews.com